https://forms.office.com/r/9UHDQSLHhh
Selain beberapa yang lain, mutu sumber daya manusia adalah salah satu faktor penentu daya saing bangsa. Untuk memberikan daya ungkit terhadap mutu sumber daya manusia Indonesia, khususnya para pelaku survei dan pemetaan di laut, saat ini sedang disiapkan sebuah skema nasional surveyor hidrografi. Skema nasional adalah sebuah sistem (yang terbentuk atas unsur, hubungan, batas, tujuan) yang disepakati atau disahkan secara hukum untuk meninjau, menilai, dan mengesahkan individu yang dianggap mumpuni (kompeten) untuk melakukan pekerjaan survei hidrografi dan kartografi nautika.
Keberadaan skema semacam ini didorong oleh IHO sesuai dengan S-44 Annex B Guidelines for Quality Management yang tertulis di nomor B.4 Personnel sebagai “All survey work must be performed by qualified personnel. The personnel must be trained and capable. Formal qualifications, such as frpm CAT A and B accredited courses are preferred, but proven working experience may be sufficient. Personal professional accreditation schemes should also be considered.” Pernyataan tersebut juga sejalan dengan dokumen IHO S5A/B yang mendefinisikan skema untuk sertifikasi para profesional sebagai “A regional or national scheme, for the review, assessment, and professional certification of an individual to ensure that they possess the relevant and up to date competencies to perform the role of a hydrographic surveyor or nautical cartographer at the appropriate level. The term scheme will be used to differentiate professional certification from educational programmes.”
Keberadaan skema nasional untuk sertifikasi surveyor hidrografi akan memberikan dukungan yang terinstitusi dan bersistem kepada individu-individu demi kompetensinya yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing secara internasional. Tiga keuntungan penting dari keberadaan skema nasional tersebut adalah: (1) Melindungi dan menjamin ketersediaan surveyor hidrografi yang kompetensinya terpelihara dan berkembang, melalui standar profesi (layanan, kompetensi, pendidikan) dengan penerapan kode etik dan arbitrasenya; (2) Menjamin kepastian kualitas pelayanan bagi pengguna jasa survei dan pemetaan laut; dan (3) Menjaga marwah dan kewibawaan institusi/lembaga negara/nasional dalam menegakkan kemandirian ekonomi dan pertahanan nasional.
Di dunia saat ini telah ada empat skema nasional yang telah mendapat pengakuan IHO, yakni: (1) Association of Canada Lands Surveyors (ACLS) International Hydrographer Certification Scheme (IHCS) for Certifying and Recognizing the International Competency of Individuals as Hydrographic Surveyors; (2) National Society of Professional Surveyors in association with The Hydrographic Society of America (NSPS-THSOA) U.S. Hydrographer Certification Programme; (3) The International Federation of Hydrographic Societies (IFHS) Hydrographic Professional Accreditation Scheme (HPAS); dan (4) Geospatial Council of Australia (GCA) Australasian Hydrographic Surveyors Certification Panel (AHSCP) Certification Scheme.
Salah satu langkah penting menuju perancangan skema nasional dimaksud adalah deskripsi yang akurat akan profil umum sumber daya manusia survei dan pemetaan laut yang telah ada saat ini. Untuk menunjang deskripsi tersebut sebuah kuisioner daring khusus untuk surveyor hidrografi berkewarganegaraan Indonesia telah disiapkan dan masa pengisiannya akan berlangsung hingga 31 Juli 2024. Berikut tautan pengisiannya: